Senat Republik Romawi

Senat Republik Romawi adalah lembaga politik utama yang berfungsi sebagai dewan penasihat di Republik Romawi. Senat memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan, hukum, dan urusan luar negeri selama masa Republik Romawi (sekitar 509 SM hingga 27 SM).

Senat Romawi berawal dari masa kerajaan, di mana ia berfungsi sebagai dewan penasihat bagi raja. Setelah penggulingan raja terakhir, Tarquinius Superbus, pada tahun 509 SM, Romawi mendirikan republik dan Senat mengambil peran yang lebih besar dalam pemerintahan. Senat terdiri dari anggota-anggota dari kalangan patrician (bangsawan) yang sebelumnya menjadi penasihat raja.

Seiring dengan perkembangan Republik, peran Senat menjadi semakin penting. Pada abad ke-3 dan ke-2 SM, Senat menjadi lembaga yang paling berpengaruh dalam pemerintahan Romawi, terutama dalam hal kebijakan luar negeri dan keuangan. Namun, pengaruh Senat mulai menurun menjelang akhir Republik, terutama setelah munculnya para pemimpin militer seperti Julius Caesar, yang lebih memilih mengabaikan atau membatasi kekuasaan Senat.

Senat awalnya terdiri dari 300 anggota yang disebut senator. Keanggotaan di Senat seumur hidup, meskipun seorang senator dapat dikeluarkan karena berbagai alasan, termasuk ketidakpatuhan atau ketidakmampuan menjalankan tugas. Sebagian besar senator berasal dari keluarga patrician, meskipun pada akhirnya kaum plebeian (rakyat biasa) juga dapat menjadi senator, terutama setelah reformasi yang diusulkan oleh tribun rakyat.

Senator biasanya adalah mantan magistratus (pejabat terpilih), terutama mantan konsul, yang secara otomatis menjadi anggota Senat setelah masa jabatan mereka selesai. Anggota Senat harus memiliki kekayaan yang cukup untuk memenuhi standar sosial dan finansial yang diperlukan untuk posisi tersebut.

Senat memiliki beberapa fungsi dan kekuasaan utama, meskipun secara teknis Senat tidak memiliki kekuasaan legislatif yang formal:

• Kebijakan Luar Negeri: Senat mengatur kebijakan luar negeri Republik, termasuk mengirim dan menerima duta besar, serta mengatur perjanjian dengan negara lain. Senat juga memutuskan mengenai deklarasi perang dan pembentukan aliansi.
• Penasihat Magistratus: Senat memberikan nasihat kepada magistratus, termasuk konsul dan praetor, mengenai berbagai masalah administratif dan hukum. Meskipun saran Senat secara teknis tidak mengikat, dalam praktiknya mereka sering kali diikuti.
• Deklarasi Darurat: Dalam keadaan darurat, Senat dapat menunjuk seorang diktator dengan kekuasaan absolut selama periode terbatas (biasanya enam bulan) untuk menangani krisis.
• Peraturan Domestik: Meskipun Senat tidak memiliki kekuasaan legislatif yang langsung, ia sering mengusulkan undang-undang dan memiliki pengaruh besar dalam penerapan hukum, terutama melalui dewan penasihat yang disebut consilium.

Sepanjang sejarah Republik, Senat mengalami beberapa reformasi penting, terutama terkait dengan konflik antara kaum patrician dan plebeian. Salah satu reformasi terbesar adalah Lex Hortensia pada tahun 287 SM, yang memberikan keputusan yang diambil oleh Dewan Plebs kekuatan hukum yang sama dengan keputusan Senat, mengurangi monopoli Senat dalam pembuatan kebijakan.

Senat juga sering terlibat dalam konflik dengan tribun rakyat (tribuni plebis), yang memiliki kekuasaan untuk memveto keputusan Senat. Perlawanan terhadap kekuasaan Senat mencapai puncaknya selama Perang Saudara Romawi, yang pada akhirnya mengarah pada kematian Republik dan lahirnya Kekaisaran Romawi di bawah Augustus.

Pengaruh Senat mulai menurun pada abad pertama SM, terutama dengan munculnya kekuatan individu yang kuat seperti Sulla, Pompeius, dan terutama Julius Caesar. Setelah Caesar menjadi diktator seumur hidup, Senat kehilangan banyak kekuasaannya, dan meskipun secara formal masih ada, kekuasaan nyata telah berpindah ke tangan seorang individu.

Setelah pembunuhan Caesar dan runtuhnya Republik, Augustus (sebelumnya dikenal sebagai Octavianus) mendirikan Kekaisaran Romawi pada 27 SM. Dalam Kekaisaran, Senat masih ada tetapi hanya sebagai badan simbolis dengan sedikit kekuasaan yang nyata, menjadi alat bagi kaisar untuk melegitimasi kebijakan mereka.

• Abbott, Frank Frost (1901). A History and Description of Roman Political Institutions. Elibron Classics. ISBN 0-543-92749-0. 
• Byrd, Robert (1995). The Senate of the Roman Republic. US Government Printing Office Senate Document 103–23. 
• Cicero, Marcus Tullius (1841). The Political Works of Marcus Tullius Cicero: Comprising his Treatise on the Commonwealth; and his Treatise on the Laws. Vol. 1 (edisi ke-Translated from the original, with Dissertations and Notes in Two Volumes By Francis Barham, Esq). London: Edmund Spettigue. 
• Holland, Tom (2005). Rubicon: The Last Years of the Roman Republic. Random House Books. ISBN 1-4000-7897-0. 
• Lintott, Andrew (1999). The Constitution of the Roman Republic. Oxford University Press. ISBN 0-19-926108-3. 
• Polybius (1823). The General History of Polybius: Translated from the Greek. Vol. 2 (edisi ke-Fifth). Oxford: Printed by W. Baxter. 
• Taylor, Lily Ross (1966). Roman Voting Assemblies: From the Hannibalic War to the Dictatorship of Caesar. The University of Michigan Press. ISBN 0-472-08125-X. 
• Taylor, Lily Ross (1969). "Seating Space in the Roman Senate and the Senatores Pedarii". Transactions and Proceedings of the American Philological Association. 100: 529. doi:10.2307/2935928. 

• Cicero's De Re Publica, Book Two
• Rome at the End of the Punic Wars: An Analysis of the Roman Government; by Polybius
• Considerations on the Causes of the Greatness of the Romans and their Decline, by Montesquieu
• The Roman Constitution to the Time of Cicero Diarsipkan 2008-08-29 di Wayback Machine.
• What a Terrorist Incident in Ancient Rome Can Teach Us