Senatus consultum ultimum

Romawi Kuno
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Romawi Kuno
Zaman
Kerajaan Romawi 753–509 SM Republik Romawi 509–27 SM Kekaisaran Romawi 27 SM – 395 M Principatus Dominatus Wilayah Barat 395–476 M Wilayah Timur 395–1453 M Lini Masa
Konstitusi Romawi
Konstitusi Zaman Kerajaan Konstitusi Zaman Republik Konstitusi Zaman Kekaisaran Konstitusi Akhir Zaman Kekaisaran Senatus Sidang Legislatif Magistratus Eksekutif
Preseden dan Hukum
Hukum Romawi Ius Imperium Mos Maiorum Kolegialitas Auctoritas Kewarganegaraan Cursus Honorum Senatus Consultum Senatus Consultum Ultimum
Sidang-Sidang Rakyat
Comitia Centuriata Comitia Curiata Concilium Plebis Comitia Populi Tributa
Magistratus
Consul Praetor Quaestor Promagistratus Aedilis Tribunus Censor Wali Negeri
Magistratus Luar Biasa
Corrector Dictator Magister Equitum Tribunus Consularis Rex Triumviri Decemviri
Gelar dan Pangkat
Kaisar Legatus Dux Officium Praeses Praefectus Vicarius Vigintisexviri Lictor Magister Militum Imperator Princeps Senatus Pontifex Maximus Augustus Caesar Tetrarches
Negara lainnya Atlas
l b s

Senatus Consultum Ultimum (disingkat SCU) adalah istilah Latin yang secara harfiah berarti "Dekret Tertinggi Senat" atau "Keputusan Tertinggi Senat." Dalam konteks Republik Romawi, SCU merujuk pada keputusan darurat yang dikeluarkan oleh Senat Romawi yang memberikan kekuasaan luar biasa kepada konsul atau pejabat tinggi lainnya untuk melindungi negara dari ancaman serius. Keputusan ini biasanya digunakan dalam situasi krisis besar di mana hukum biasa dianggap tidak memadai untuk menghadapi ancaman terhadap negara.

Senatus Consultum Ultimum pertama kali diterapkan pada akhir abad ke-2 SM, pada masa-masa penuh gejolak politik dan sosial di Roma. Ketika ancaman dari musuh internal atau eksternal dianggap sangat mendesak, Senat Romawi, yang berfungsi sebagai badan legislatif utama, mengeluarkan SCU untuk mengizinkan konsul mengambil tindakan apa pun yang diperlukan untuk menjaga keselamatan negara, bahkan jika tindakan tersebut melanggar hak-hak sipil.

Ada beberapa penerapan penting Senatus Consultum Ultimum dalam sejarah Romawi, termasuk:

1. Kasus Tiberius Gracchus (133 SM): Senatus Consultum Ultimum pertama kali dikeluarkan pada tahun 133 SM, ketika Tiberius Gracchus, seorang tribunus plebis yang kontroversial, mencoba menerapkan reformasi agraria yang radikal. Senat melihat upaya Gracchus sebagai ancaman serius terhadap stabilitas Republik dan memerintahkan SCU, yang mengarah pada pembunuhan Gracchus oleh para pendukung Senat.
2. Kasus Gaius Gracchus (121 SM): Adik Tiberius, Gaius Gracchus, menghadapi nasib serupa. Pada tahun 121 SM, ketika kebijakan-kebijakannya memicu kerusuhan di Roma, Senat mengeluarkan SCU untuk kedua kalinya, yang berujung pada pengejaran dan kematian Gaius Gracchus.
3. Kasus Lucius Sergius Catilina (63 SM): Salah satu penggunaan paling terkenal dari SCU adalah pada tahun 63 SM, ketika Senat memberikan kekuasaan darurat kepada konsul Cicero untuk menindak konspirasi yang dipimpin oleh Catilina. Cicero menggunakan SCU untuk menangkap dan mengeksekusi para pendukung Catilina tanpa pengadilan, sebuah tindakan yang sangat kontroversial dan diperdebatkan dalam sejarah hukum Romawi.

Senatus Consultum Ultimum telah menjadi subjek kontroversi sepanjang sejarah Romawi. SCU pada dasarnya memberikan kekuasaan diktatorial kepada konsul atau pejabat lainnya, yang sering kali menyebabkan pelanggaran hak-hak sipil dan penyalahgunaan kekuasaan. Contoh yang paling menonjol adalah tindakan Cicero terhadap para konspirator Catilina, yang dituduh mengeksekusi mereka tanpa pengadilan yang adil.

Penerapan SCU sering dianggap sebagai tanda awal dari keruntuhan sistem republik di Roma dan transisi menuju kekuasaan otoriter. Sejarawan melihat penggunaan SCU sebagai indikasi kelemahan sistem politik Romawi yang semakin bergantung pada tindakan darurat untuk menjaga ketertiban, yang pada akhirnya berkontribusi pada runtuhnya Republik Romawi dan kelahiran Kekaisaran Romawi.

Penggunaan Senatus Consultum Ultimum menjadi preseden yang sangat penting dalam sejarah hukum dan politik Romawi. Keputusan ini menunjukkan bagaimana negara-negara dapat memperluas kekuasaan eksekutif dalam keadaan darurat, sering kali dengan mengorbankan hak-hak individu dan prinsip-prinsip hukum.

Dalam konteks yang lebih luas, SCU mencerminkan dilema yang dihadapi oleh banyak pemerintahan: bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menjaga keamanan negara dan perlindungan hak-hak sipil. Sejarawan dan ahli hukum sering membandingkan SCU dengan konsep-konsep modern seperti "martial law" (hukum darurat militer) atau dekret darurat yang memberikan kekuasaan luar biasa kepada pemerintah dalam situasi krisis.